Langsung ke konten utama

Kementerian Negara

Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pada Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, ada 34 kementerian dengan 4 kementerian koordinator. Kementerian-kementerian tersebut adalah:
  • Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
    • Kementerian Dalam Negeri
    • Kementerian Luar Negeri
    • Kementerian Pertahanan
  • Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:
    • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
    • Kementerian Keuangan
    • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
    • Kementerian Perindustrian
    • Kementerian Perdagangan
    • Kementerian Pertanian
    • Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
    • Kementerian Perhubungan
    • Kementerian Kelautan dan Perikanan
    • Kementerian Tenaga Kerja
    • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
    • Kementerian Kesehatan
    • Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah
    • Kementerian Sosial
    • Kementerian Agama
    • Kementerian Pariwisata
    • Kementerian Komunikasi dan Informatika
    • Kementerian Agraria dan Tata Ruang
  • Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
    • Kementerian Sekretariat Negara
    • Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
    • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
    • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    • Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
    • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
    • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
    • Kementerian Badan Usaha Milik Negara
    • Kementerian Pemuda dan Olahraga
Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
  • Kementerian koordinator, terdiri atas:
    • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
    • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
    • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
    • Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia

A . STATUS WARGA NEGARA INDONESIA Rakyat sebuah negara dibedakan menjadi 2 yaitu :    1. Penduduk dan bukan penduduk   2. Warga negara dan bukan warga negara        Perbedaan antara penduduk dan warga negara         Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara sedangkan warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota suatu negara. PASAL 26 UUD 1945 menjelaskan bahwa : 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Maksudnya adalah warga  negara Indonesia tidak semua orang-orang pribumi melainkan warga bangsa lain yang sudah disahkan secara Undang-Undang. 2. Penduduk ialah WNI dan orang asing yang bertempat  tinggal di Indonesia.            3.Hal-hal mengenai warga negara dan ...
20 komentar
Baca selengkapnya

Permasalahan Sosial

HAKEKAT PERMASALAHAN SOSIAL 1. Arnold Rose : permasalahan sosial adalah pemikiran behaviorisme sosial lebih kearah individu yang diamati melalui proses interaksi dan komunikasi. 2. Raabaan Selznick : permasalahan sosial adalah perilaku yang menyimpang/pemahaman aturan-aturan yang bersifat kaku antara ilmu dengan hukum.  3. Richard dan Ricard : permasalahan sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. 4. Soerjono Soekanto : permasalahan sosial adalah masalah yang tumbuh karena suatu masalah dalam lingkungan masyarakat sosial.  DUA ELEMEN PERMASALAHAN SOSIAL 1. Objektif : terdiri dari norma; nama, peristiwa, kejadian; latar. 2. Subjektif : terdiri dari masyarakat, individu, kelompok, pemerintah. TINJAUAN TEORI 1. Fungsional : teori komunikasi yang masuk dalam masalah kelompok. a. Patologi Sosial : ilmu gejala sosial yang bertentangan dengan norma labaikan. Contoh : Pada saa...
2 komentar
Baca selengkapnya

JENIS-JENIS PENDAPAT AKUNTAN

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 (PSA 29 SA Seksi 508), ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu: 1.     Pendapat wajar tanpa pengecualian ( Unqualified opinion ) 2.     Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku ( Unqualified opinion with explanatory language ) 3.     Pendapat wajar dengan pengecualian ( Qualified opinion ) 4.     Pendapat tidak wajar ( Adverse opinion ) 5.     Pernyataan tidak memberikan pendapat ( Disclaimer opinion ) 1.1    Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam standar professional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian ( audit evidence ) yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalah...
Posting Komentar
Baca selengkapnya