Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari April, 2018

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yang berarti setelah melunaskan pajak yang terutang, maka kewajiban pajak telah selesai. Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak perlu digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final diatur dalam: PPh Pasal 4 ayat (2); PPh Pasal 15; PPh Pasal 19. Beberapa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final menurut ketentuan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah: Bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro. Bunga/diskonto obligasi. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak Orang Pribadi. Sewa tanah dan/atau bangunan. Pengalihan hak atas tanah/bangunan. Transaksi penjualan saham. Hadiah Undian. Jasa Konstruksi. Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Dividen yang diterima/dipe

MENGENAL JALUR PEREKONOMIAN INDONESIA

Di negara Indonesia, ada dua jalur ekonomi yaitu ekonomi rakyat dan ekonomi korporasi. 1) Ekonomi rakyat : pelakunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha mikro kecil dan menengah yang jumlahnya lebih besar (95% dari pelaku bisnis di Indonesia) dan koperasi . 2) Ekonomi korporasi (ekonomi besar) : pelakunya adalah BUMN, BUMD dan pihak swasta yang umumnya sudah membentuk PT (Tbk.) Dua pelaku ekonomi di Indonesia tersebut ibaratnya satu mata uang dua sisi, yakni ekonomi rakyat dan ekonomi korporasi sehingga menjadi satu kesatuan. Peran perilaku perekonomian Indonesia, antara lain :   Membuka lapangan pekerjaan.   Memperoleh pendapatan.   Pajak.   Meningkatkan anggaran bagi Pemerintah. Kesimpulan mengenai ekonomi Indonesia dengan adanya dua jalur tersebut adalah dimana dua jalur tersebut dampak perekonomian Indonesia sedikit merupakan salah satu ataupun beberapa upaya untuk menunjang bangkitnya perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, s

PERJALANAN BANGSA INDONESIA (1949-1950)

Belanda menerima himbauan PBB supaya mengadakan gencatan senjata pada tanggal 31 Desember 1948 di Jawa dan tanggal 5 Januari 1949 di Sumatera, tetapi perang gerilya terus berlangsung. Soedirman berada dalam keadaan kritis karena penyakit TBC-nya; walaupun masih tetap menjadi lambang persatuan tentara, namun dia hampir tidak dapat menjalankan komando lagi. Nasution lah yang secara efektif menjalankan komando sebagai wakil panglima dan, pada tanggal 22 Desember, dia memproklamasikan suatu pemerintahan militer untuk Jawa. Sebenarnya, sebagian besar satuan tentara beroperasi secara otonom selama masa gerilya ini. Di samping banyak kemenangan kecil mereka atas pihak Belanda, pasukan-pasukan Republik yang berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto mendapat kemenangan psikologis ketika mereka menyerang Yogyakarta selama enam jam pada tanggal 1 Maret 1949. Di tahun-tahun mendatang, setelah Soeharto menjadi presiden kedua Indonesia, penyerangan ini diangkat ke tingkat pemitosan Soeharto

SUSUN PETA JALAN INDUSTRI 4.0

Indonesia berkomitmen membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi industri 4.0. Hal itu ditandai dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah peta jalan dan strategi Indonesia dalam memasuki era digital. Pemerintah memberikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian yang sigap dan serius menyiapkan road map (peta jalan) implementasi industri 4.0 untuk diterapkan di tanah air yang akan lebih dikenal dengan sebutan Making Indonesia 4.0. Peta jalan itu akan menjadi suatu landasan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang. "Selain menciptakan lapangan kerja baru, implementasi industri 4.0 di Indonesia harus memastikan pertumbuhan secara inklusif yang melibatkan seluruh lapisan ekonomi masyarakat." ujar Presiden Joko Widodo saat peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai bagian dari rangkaian acara Indonesia Industrial Summit 2018 di Jakarta, 4 April 2018. Presiden Joko Widodo meresmikan secara langsung peluncuran M